Pencapaian pembangunan kesehatan  di Kabupaten Timor Tengah di tahun 2018, merupakan hal patut disyukuri, ini semua disadari karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr. Eirene Ina Deika Ate dan seluruh jajarannya. Bukan hal yang mudah pencapaian ini misalnya pembangunan  prototype puskesmas sebanyak 12 unit di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kiranya Tuhan selalu menolong. Uis Neno Nokan Kit

Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pilihan. Dengan makin berkembangnya teknologi kesehatan, meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adanya transisi epidemiologi penyakit, perubahan struktur demografi, otonomi daerah, serta masuknya pasar bebas, maka puskesmas diharapkan mengembangkan dan meningkatkan mutu layanannya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan yang optimal , maka diperlukan kegiatan yang dapat menentukan diagnose penyakit secara pasti yaitu pelayanan laboratorium yang bermutu.

Pada saat ini semua daerah di hadapkan pada situasi Pandemi Covid-19, sudah menyebar hampir di semua daerah termasuk Provinsi NTT khususnya Kabupaten TTS. Untuk mengantisipasi penyebaran dan upaya pencegahan dan penanganan Covid -19 tersebut perlu dipersiapkan salah satunya adalah peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas analis kesehatan yang ada di puskesmas Kab. TTS dalam pemeriksaan laboratorium Covid -19

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalan OJT ( On the Job Training ) bagi petugas analis kesehatan puskesmas yaitu pelatihan singkat tentang cara melakukan pemeriksaan Rapid Test dan cara pengambilan sampel Swab tenggorokan untuk pemeriksaan PCR, Tujuan Kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas analis kesehatan dalam pemeriksaan laboratorium Covid-19 dalam hal melakukan pemeriksaan Rapid Test dan cara pengambilan sampel Swab tenggorokan untuk pemeriksaan PCR.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 & 16 Mei  2020 di Aula Hotel Timor Megah SoE Kabupaten TTS dengan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 40 (empat puluh) orang dari 31 (Tiga puluh satu) Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Dana BTT Kab.TTS Tahun Anggaran 2020. Narasumber dalam kegiatan ini 4 orang terdiri dari Kepala dinas kesehatan Kab. TTS, dokter Spesialisis Patologi Klinik RSUD SoE, Bagian PPI RSUD SoE dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes TTS

Sumber : Bidang SDK Dinkes TTS

Pembangunan Gedung Puskesmas Prototype sangat diharapakan masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat, harapan ini menjadi mimpi masyarakat di Kecamatan Kualin, mimpi dan harapan masyarakat Kecamatan Kualin yang tertunda dari tahun 2018, kini bisa tersenyum bahagia dengan terkabulnya pembangunan Puskesmas Prototype Puskesmas Kualian di Tahun 2020. Dan ini memicu semangat pelayanan tenaga medis dan paramedis, untuk meningkatkan pelayanan sesuai predikat kelulusan akreditasi UTAMA.

Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan alokasi anggaran sumber Dana Alokasi Umum (DAU) untuk lanjutan pembangunan Puskesmas Kualin. Pekerjaan fisik pembangunan Puskesmas Kualin telah dimulai ditandai dengan penandatangan Kontrak PPK dengan PT. Jery Karya Utama. Nahad S.E Baunsele,SKM,MPH  selaku PPK berharap pembangunan Puskesmas Prototype  Puskesmas Kualin lebih cepat diselesaikan dari waktu kontrak dengan tetap menjaga mutu kualitas bangunan.

Bravo…Pemda TTS, Ka.Dinkes, PPK dan Pihak – Pihak terkait lainya. Uis Neno Nokan Kit

Dalam Peningkatan mutu pelayanan puskemas maka diadakan Akreditasi untuk meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat, salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten TTS yaitu Puskesmas Polen, Kegiatan Akreditasi ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan tim Tim yang langsung datang dari Kementrian Kesehatan.

Bisnis rumahan dapat dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah (UKM). Sistem bisnis ini kian berkembang dan menjadi salah satu penunjang dalam roda perekonomian masyarakat. Banyak keuntungan yang didapat pelaku usaha jika menjalankan bisnisnya dengan cara rumahan. Misalnya, bisa meminimalisasi anggaran sewa tempat, mengefektifkan anggaran modal, juga bisa juga lebih banyak waktu untuk keluarga. 

Akan tetapi, ada syarat yang harus dimiliki jika seseorang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan, yaitu mengurus perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), terutama untuk produk jenis makanan atau minuman. Tentu saja pengurusan izin ini penting karena sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan-minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Jika pelaku usaha memiliki izin PIRT, mereka bisa dengan tenang mengedarkan dan memproduksi secara luas dengan resmi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati/wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.

Dowload persyaratan cara pengurusan PIRT : {phocadownload view=file|id=7|target=b}

sumber: Badan POM

PGBT memastikan bahwa anak-anak berusia 6-59 bulan yang menderita gizi buruk tanpa komplikasi medis dapat diberikan pengobatan rawat jalan dan anak gizi buruk dengan komplikasi mendapatkan layanan rawat inap sampai kondisinya stabil dan dilanjutkan dengan layanan rawat jalan. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka dilaksanakanlah Penanganan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) ini sebagai salah satu cara pencegahan masalah Gizi di Kabupaten Timor Tengan Selatan sekaligus untuk menurunkan angka stunting.

Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilaksanakan Orientasi Penanganan Gizi Buruk Terpadu (PGBT) di 11 Puskesmas sejak bulan Januari 2019 dengan mengacu pada pedoman pelaksaaan yang sudah diperoleh saat pelatihan PGBT bulan Desember tahun 2018, sehubungan dengan hal tersebut maka monitoring dan evaluasi terus dilakukan secara terpadu oleh tim PGBT kabupaten, oleh karena itu, perlu dilakukan pertemuan evaluasi secara bersama dalam menemukan permasalahan dan pemecahan masalahnya.

Tujuan Umum kegiatan ini adalah melakukan pendekatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan pengobatan anak penderita balita gizi, melakukan identifikasi kasus balita kurus sedini mungkin sebelum terjadi komplikasi dan melalukan perawatan terhadap anak balita kurus/sangat kurus sesuai pedoman Tatalaksana PGBT.Kegiatan ini diikuti oleh 20 tenaga kesehatan yang berada di wilayah kerja puskesmas fatumnasi dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten TTS. Pelaksanaan kegiatan dari tanggal 9 Juni s/d 12 juni 2020.

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat

Penyakit HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang terus berkembang dan telah menjadi masalah global yang melanda dunia. Menurut WHO tahun 2012, penemuan kasus HIV di dunia mencapai 2,3 juta kasus, dimana sebanyak 1,6 juta penderita meninggal karena AIDS dan terdapat 210.000 penderita berusia di bawah 15 tahun.

Data kasus HIV dan AIDS di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017  mencapai 5.285 kasus ( HIV = 2.503 org dan AIDS = 2.782 org). Perkembangan dan penyebaran kasus HIV&AIDS terjadi secara merata di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Penyebaran  5.285 kasus tersebut sebagian besar terjadi pada kelompok usia produktif (24 – 49 tahun) sehingga  menjadi keprihatinan bersama segenap komponen masyarakat, yang apabila tidak segera disikapi maka akan sangat merugikan bagi kelangsungan hidup generasi bangsa di masa datang.

Menurut Profil Kesehatan Kabupaten TTS Tahun 2018, kasus  HIV dan AIDS di Kabupaten TTS dari tahun 2007 hingga tahun 2018 mencapai 333 kasus dan jumlah kasus baru pada tahun 2019 berjumlah 68 kasus. Kasus  HIV tahun 2019 sebanyak 41 kasus dengan kasus terbanyak terjadi pada golongan umur 25 – 49 tahun sebanyak 23 kasus, sedangkan kasus AIDS sebanyak 27 kasus dengan penyebaran terbanyak pada golongan umur 20 – 29 tahun sebanyak 27 kasus.  Dukungan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian kasus HIV dan AIDS telah dilakukan dengan pelatihan tim VCT dan CST terhadap tenaga kesehatan pada 7 Puskesmas dari 36 puskesmas yang ada di Kabupaten TTS. Puskesmas  yang petugasnya telah dilatih tersebut diharapkan menjadi puskesmas satelit bagi 29 Puskesmas yang petugasnya belum dilatih. Dengan harapan upaya deteksi dini HIV dapat dilakukan secara rutin terutama bagi populasi beresiko.

Pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten TTS sesuai dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 35  Tahun  2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Mekanisme Pelaporan Satgas Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Satuan Tugas yang dibentuk ini mulai dari tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Peran paling penting dari satuan tugas ini adalah melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif dan mengurangi stigma dan diskriminasi, melakukan penilaian faktor risiko, melakukan upaya promosi pencegahan, meningkatkan akses layanan kesehatan dan mendukung pelaksanaan perawatan dukungan dan pengobatan.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi maka diperlukan pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang dilaksanakan melalui pertemuan pembentukan satgas HIV-AIDS di tingkat kecamatan di Kabupaten TTS. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan sector di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, adanya kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang secara focus melakukan intervensi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, terbentuknya sarana yang efektif dalam melakukan control atau deteksi dini terhadap munculnya gejala penyebaran HIV-AIDS

Dalam kegiatan tersebut disepakati beberapa hal sebagai Rencana Tindak Lanjut pertemuan ini sebagai berikut : membentuk Satgas Tingkat Kecamatan Boking yang dikoordinir oleh Camat Boking berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Boking Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pertemuan sosialisasi, semua desa wajib membentuk Satgas pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di desa dengan koordinasi dan konsultasi dengan Camat dan Kepala Puskesmas Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pertemuan sosialisasi, semua desa wajib membuat Perdes ( Peraturan desa ) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV -  AIDS di desa, semua desa wajib mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di desa, semua desa wajib mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dengan puskesmas.

SALAM THREE ZERO

Sumber : Seksi P2PM Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten TTS-NTT