Call CenterGugus Tugas COVID-19Kabupaten TTS081 246 482 540
Call CenterGugus Tugas COVID-19Kabupaten TTS081 246 482 540

Warta Dinkes TTS

Berita dan Informasi Seputar Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Previous Next

PENCANANGAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANJUT USIA DI KABUPATEN TTS TAHUN 2021

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan langkah strategis nasional untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia dari pandemi Virus Corona. Sejarah membuktikan bahwa wabah penyakit menular dapat dikendalikan bila sudah diberikan vaksin pada kelompok rentan.

Pemberian vaksinasi covid-19 secara nasional sudah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 13 Januari 2021, kemudian dilanjutkan pelaksanaan vaksinasi tahap II untuk Pelayan Publik dan Kelompok Lanjut Usia (Lansia). Pencanangan vaksinasi di Kabupaten TTS telah dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2021 dengan sasaran Pejabat Esensial dan Tenaga Kesehatan. Vaksinasi tahap II telah dimulai sejak tanggal  20 Maret 2021 dengan sasaran Pelayan Publik dan pada hari ini kita kembali melaksanakan pencanangan pelaksanaan vaksinasi COVID 19 untuk kelompok  lanjut usia (≥ 60 tahun).

Bupati Timor Tengah Selatan  E.P.Tahun,ST,MM dalam sambutannya mengatakan bahwa Saya hari ini akan menerima penyuntikan pertama vaksin covid-19 di Kabupaten TTS. Hal ini dimaksudkan untuk memberi rasa aman akan penggunaan vaksin bagi sasaran yang menerima vaksin COVID-19. Saya berharap kelompok sasaran lanjut usia (≥ 60 tahun) terdata secara baik untuk diberikan vaksin covid-19. kelompok sasaran ini akan discreening lagi untuk menentukan seseorang layak atau tidak diberikan vaksin COVID-19. Jika semua sasaran lanjut usia sudah mendapat vaksinasi COVID-19 makakita bisa mendapat efek terlindungi dari wabah COVID-19.

Sebagai informasi bahwa perkembangan kasus COVID-19 sampai tanggal 30 April 2021 di Kab.TTS sebanyak 615 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. dari angka tersebut, 1 orang diantaranya sementara dirawat di RSU Prof. W.Z. Yohanes Kupang, 22 orang dalam masa Isolasi Mandiri, 582 orang dinyatakan sembuh dan 15 orang telah meninggal dunia.

Kondisi ini tidak saja berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga sektor-sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, pariwisata dan sosial budaya. kita berharap, dengan pemberian vaksin dapat memutuskan rantai penularan dan meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat untuk melawan virus. ibarat memasukan “tentara” dalam tubuh yang akan mempersiapkan kemampuan  untuk melawan virus covid-19. Kebijakan ini perlu kita apresiasi, sebab kelompok lanjut usia adalah kelompok rentan, mereka adalah orang tua kita yang perlu kita lindungi. Harapannya agar semua kelompok lanjut usia (lansia) dapat terlayani.

Akhir kata Bupati Timor Tengah Selatan E.P.Tahun,ST,MM  sekaligus Ketua Satuan Tugas penanganan COVID-19 Kabupaten TTS, menghimbau kepada masyarakat terkait opini positif dari masyarakat untuk menerima pelaksanaan vaksinasi ini. Jauhkan pemahaman akan adanya dampak negatif terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan yakinlah bahwa pemerintah sangat serius melayani masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 yaitu tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Kegiatan vaksinasi Kelompok Lanjut Usia di RSUD SoE dilaksanakan oleh 2 (dua) tim yaitu Tim RSUD SoE dan Tim Puskesmas Fatumnasi dengan hasil vaksinasi sebanyak 182 orang lansia dari target 200 orang lansia yang berasal dari wilayah Kota SoE.

Previous Next

PELAKSANAAN VERIFIKASI RUK PUSKESMAS TAHUN 2022

VERIFIKASI RUK PUSKESMAS TAHUN 2022

 

Walaupun masih dalam pendemi Covid-19, pelaksanaan verifikasi RUK Puskesmas Tahun 2022 di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan dengan menerapkan protokol  kesehatan. pelaksanaan verifikasi RUK dilaksanakan dengan gelombang yaitu gelombang I pada tanggal 5-6 Mei 2021 dan gelombang ke II, pada tanggal 7-8 Mei 2022. Proses perencanaan yang dilaksanakan di tingkat puskesmas, gayung bersambut dengan dokumen perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)   tahun 2022 dan Renja Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022. Berbagai permasalahan yang diindentifikasi oleh puskesmas dengan keterbatasan anggaran, dibutuhkan dengan cermat penentuan prioritas kegiatan yang memberikan daya ungkit besar terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas. tahapan musrenbang tingkat dusun, desa, kecamatan dan kabupaten menjadi sumber utama untuk penyusunan RUK tahun 2022. Bravo Subbag Program Pengendalian dan Pelaporan Dinas Kesehatan

Previous Next

SELAMAT ULANG TAHUN KOTA SOE YANG KE - 98 TAHUN!!

 

Kota SoE Tidak Pernah Gagal Memberikan Kesan Yang Terbaik Bagi Setiap Pengunjung Yang Datang Termasuk Diri Kami……Jayalah dan Majulah Kotaku……

 

SELAMAT ULANG TAHUN KOTA SOE YANG KE 98 TAHUN

KAMI ... KELUARGA BESAR DINAS KESEHATAN KAB. TTS

AKAN SELALU BERKARYA DI BUMI CENDANA INI MEMAJUKAN KOTA KEBANGGAAN KAMI

KESEJUKAN DAN KABUTMU PENYEMANGAT PENGABDIAN KAMI

 

TUHAN SELALU MENYERTAI KOTA KAMI.AMIN

Previous Next

PUSKESMAS KAPAN BERJUANG MENUJU UTAMA !!

PUSKESMAS KAPAN BERJUANG MENUJU UTAMA !!

Dimasa Pandemi ini..Puskesmas Kapan tetap Optimis menuju Akreditasi tujuan utama Peningkatan  Standart pelayanan kesehatan bagi masyarkat Mollo Utara, Komitmen dan Semangat Kepala Puskesmas dan Staf Puskesmas menjadi Modal penting untuk menanti Akreditas  yang ke Dua. Kepala Puskesmas Kapan Bpk. Makmur Beny Simanjutak, S.Kep,Ns menyampaikan bahwa optimis menyongsong akreditasi yang kedua, akreditasi  pertama merupakan pengalaman yang tidak terlupakan, dengan gedung bangunan lama, tetapi  kami sekarang memiliki gedung prototype puskesmas Kemenkes RI. kami sekarang berbenah diri bukan karena akreditasi tapi sudah saatnya kita memberikan pelayanan kesehatan Sesuai Sandar. 

Pokja Admin, UKM, UKP, Tim Audit ineternal dan Tim Mutu Bersinergi dan berkesinambungan dan continue demi pelayanan kesehatan yang berkualitas berstandar.

One Woman’s Commitment to Expanding Services for Children With  Acute Malnutrition In Eastern Indonesia

One Woman’s Commitment to Expanding Services for Children With Acute Malnutrition In Eastern Indonesia

One Woman’s Commitment to Expanding Services for Children With

Acute Malnutrition In Eastern Indonesia

Blandina Rosalina Bait and Astryda Maranda

 

Eirene Ate is a medical doctor and head of the District Health Office in Timor Tengah Selatan District (TTS) of East Nusa Tenggara Province (NTT) in eastern Indonesia. She first learned of the Integrated Management of Acute Malnutrition (IMAM) programme when she was appointed as head of TTS District Health Office in 2018. “I accepted this new responsibility as head of TTS District Health Office fully aware that there were many challenges to face in terms of the high prevalence of stunting, high number of severe wasting cases, high percentages of maternal and child mortality, as well as drought, frequent crop failures and a high proportion of people living below the poverty line. These challenges did not dampen my enthusiasm and commitment to make positive changes for the people in TTS. I am determined to make a breakthrough and introduce innovations to help get TTS out of the vicious cycle of poverty and malnutrition,” explains Dr Eirene.

In November 2018, TTS received support from the NTT Provincial Health Office, in collaboration with UNICEF, to conduct five days of IMAM training, targeting health workers from the six community health centres (Puskesmas) that have highest number of cases of severe acute malnutrition (SAM). “During this training I got an opportunity to discuss with UNICEF and with my staff who joined the training. I learned that IMAM could be one of the innovative programmes we need to overcome the malnutrition problem in TTS,” adds Dr Eirene. Before the introduction of the IMAM programme, the TTS government had to spend around 5.5 million Indonesian rupiah, approximately US$ 400, to treat a SAM child with complications. This cost included the treatment of the child and the food of the caregiver who accompanied the child during his or her stay at an inpatient facility. “Honestly, with the high number of SAM cases in TTS, these costs were quite burdensome for the local government,” explains Dr Eirene.

Understanding the IMAM approach, she sees the benefits of its emphasis on the early identification of SAM children. When these children are found earlier, they can receive adequate and timely treatment as outpatients, which prevents their condition from becoming more severe and their needing inpatient services. It can reduce the cost and other resources required from both the health service provider and the parents when a SAM child is hospitalized. SAM children with complications are still referred to a hospital or therapeutic feeding centre to receive treatment for their medical complication, and once their condition has stabilized they can continue the treatment through outpatient services. As part of the IMAM approach, children with moderate acute malnutrition receive supplementary feeding and their parents receive feeding counselling. Dr Eirene recognizes the importance of community and religious leaders’ involvement for active case finding and treatment of SAM children. Even from the parents’ perspective, when their child is diagnosed with SAM earlier and without a medical complication that requires hospitalization, the parents can continue doing their daily work and only need to take their child to a nearby Puskesmas for weekly follow-up. “Considering all the benefits, I immediately decided to scale up IMAM to five new Puskesmas, in addition to the six Puskesmas that are supported by the Provincial Health Office,” continues Dr Eirene. As a result, by the end of 2018, 11 of the 36 Puskesmas across TTS were implementing the IMAM programme.

Furthermore, with technical support from UNICEF, TTS District Health Office developed a comprehensive and systematic road map, including a budget plan and a clear timeline to establish IMAM services across all 36 Puskesmas up to the village level in 2020. “Together, we mapped all the resources that are available at the district, Puskesmas and village levels, including village funds that could possibly be utilized to support the scale-up,” adds Dr Eirene. Based on the mapping results, she saw that there was an opportunity to recruit a nutritionist to be assigned to all Puskesmas to support the implementation of the nutrition programme, including IMAM. Her confidence was boosted when the new District Head of TTS announced during his inauguration speech in 2019 that the stunting and wasting prevention and reduction programme was one of his top priorities. He went on to confirm this commitment by issuing a policy requiring each district to support seven Puskesmas in implementing that programme and instructed that a portion of district and village funds should be allocated to funding it. With this strong political commitment from the District Head of TTS, the District Health Office has been able to scale up the IMAM programme to all 36 Puskesmas and their community health posts by June 2020, reaching the milestone set out in the road map. Ultimately, by bringing services closer to the community level, this achievement has resulted in wider access for children and their parents to SAM treatment services, which are proving even more crucial during the COVID-19 pandemic.

In response to the COVID-19 pandemic and the associated restrictions on community health post services, aimed to prevent the transmission of coronavirus, Dr Eirene initiated a proactive approach that requires health workers to conduct home visits to malnourished children. This initiative was already being implemented even before the Ministry of Health issued a circular letter in its support. Dr Eirene has also taken up the global initiative of a mother-led mid-upper arm circumference (MUAC) measurement approach, which empowers parents/caregivers to monitor their children’s nutritional status using simplified MUAC measurement independently at home, which is proving crucial during this time.

“Malnourished children are at the highest risk and I don't want to take any risks in this critical time of COVID-19,” says Dr Eirene. When asked what makes her so committed to overcoming malnutrition in TTS, she replies, “When you work in the health sector, make sure you put your feet in the shoes of the people you serve, so that whatever you do is in their best interests, not yours.”

Given that now all 36 Puskesmas and all community or village health posts have been implementing IMAM, when asked about her latest goals, Dr Eirene answers, “I will focus on improving the quality of IMAM services and strengthening reporting and monitoring systems, including strengthening linkages with other services, such as social services, on disability issues, social safety nets, birth registration and early childhood development.”

© UNICEF Indonesia/2020/Eirene Ate

 

Aplikasi  SIRPI (Sistem Informasi Persalinan) Terobosan Dinkes Kab. TTS

Aplikasi SIRPI (Sistem Informasi Persalinan) Terobosan Dinkes Kab. TTS

Aplikasi Sirpi (Sistem Informasi Persalinan)

Terobosan Data Antenatal Di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

 

Aplikas SIRPI ini satu -satunya aplikasi hasil dedikasi sdr. Nixon Lopo, S.Kep, M.Epid yang mengambil program Pasca Sarjana di Universitas Airlangga Surabaya,  pada prodi Epidemiologi dengan Peminatan Surveilens dan Sistem Informasi Kesehatan. Dedikasi ini sangat didukung penuh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ibu dr. Eirene Ina Deika Ate dengan mengalokasikan anggaran untuk training aplikasi dan monitoring evaluasi SIRPI, hal ini juga gayung bersambut  Bpk. Nahad. S.E Baunsele, SKM, MPH selaku  Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Ibu Jennie Luisa Boboy, S.Tr.Keb Selaku Kepala Sie Kesga dan Gizi Masyarakat yang berperan aktif menghimbau terus menerus kepada puskesmas  untuk mengentri data SIRPI dan memanfaatkan output aplikasi SIRPI.

Berbagai cara dan upaya untuk membangun database yang informatif, update dan realtime. Aplikasi SIRPI ini dibangun untuk memenuhi data ANC by name by address. Dalam aplikasi SIRPI ini mampu memberikan laporan diantaranya : laporan Bulanan, Laporan Tafsiran, Laporan Format Ibu Hamil, Laporan Nama Ibu Hamil Baru, Laporan Ibu Bersalin, Laporan Kematian Ibu, Status Kependudukan Ibu dan laporan Kohort ( Ibu Hamil, Ibu bersalin dan Ibu Nifas).

Penerapan aplikasi ini berbasis cloud sehingga dapat diakses dimana saja oleh puskesmas, kendala sinyal proveider seperti telkomsel, indosat dan XL belum menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Meskipun demikian sinyal bukan sebagai kendala utama, tetapi kendala utama adalah NIAT dan KOMITMEN untuk mengentri data aplikasi SIRPI. Yang belum terjangkau sinyal di wilayah Puskesmas Noemuke, Puskesmas Lilana, Puskesmas Noebana, Puskesmas Hoibeti, Puskesmas, Puskesmas Lotas dan Puskesmas Noebeba. Strategi sementara pengentrian dilakukan di lokasi yang memiliki sinyal. Data yang masuk update per tanggal 11 Agustus 2020, pukul 11.24 wita berjumlah   ibu hamil 5089 ibu, ibu bersalin 991 ibu, ibu nifas 1143 dan ibu KB berjumlah 384 ibu.

Yang melakukan entri data di SIRPI adalah Bidan dan Pengelola SIKDA, aplikasi ini sangat mudah  diisi oleh tenaga Kesehatan lainya selama setiap elemen data terpenuhi.

Diharapkan semua bidan berkomitmen untuk mengaplikasikan SIRPI ini satu-satunya aplikasi yang ada di Kabupaten TTS yang belum ada di Provinsi NTT.

Silakan yang ingin mengakses SIRPI : pelayanan-ibu.com, dengan password di masing – masing puskesmas.

Orientasi Penguatan Kapasitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Orientasi Penguatan Kapasitas Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

PENGUATAN KAPASITAS TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM)

 

Dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang bergerak dalam usaha penyediaan makanan untuk kepentingan umum, haruslah terjamin kesehatan dan keselamatannya. Hal ini hanya dapat terwujud bila di tunjang dengan keadaan hygiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang baik dan dipelihara secara bersama oleh pengusaha dan masyarakat. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dimaksud meliputi rumah makan dan restoran, jasa boga atau catering, industri makanan, kantin, warung dan makanan jajanan dan sebagainya.

Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat banyak, maka Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Dengan demikian kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan dan di jual oleh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)  harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Salah satu syarat kesehatan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang penting dan mempengaruhi kualitas hygiene sanitasi makanan tersebut adalah faktor lokasi dan bangunan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM). Lokasi dan bangunan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan memudahkan terjadinya kontaminasi makanan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus dan parasit serta bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan.

 

Tujuan Umum Meningkatkan  pemahaman pemilik/penanggung jawab rumah makan tentang Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan.

 

Tujuan Khusus

  1. Pemilik/penanggung jawab rumah makan dapat mengetahui persyaratan sanitasi Tempat Pengolahan Makanan.
  2. Pemilik/penanggung jawab rumah makan dapat mengurus Rekomendasi Laik Hygiene Sanitasi.

 

Sasaran kegiatan ini adalah pengusaha warung makan/Rumah makan di wilayah Kota Soe, Tetaf, Niki – Niki dan Oinlasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juli 2020.

Previous Next

Sekertaris Dinkes Kab. TTS Kupas Tuntas "Evaluasi SIKDA Di Tengah Pandemi Covid-19 !!"

Evaluasi SIKDA Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan:

Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dihadiri 36 Kepala Puskesmas dan 36 Pengelola SIKDA Puskesmas, bertempat di Hotel Timor Megah SoE, berbagai masalah muncul kembali dalam penerapan SIKDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan hal tersebut di kupas tuntas oleh Ibu Halen Saudale, S.Sos, M.Ap  selaku  Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam evaluasi tersebut disampaikan beberapa analisis dan pokok pikiran sebagai berikut

  • Patokan pelaksanaan fungsi tugas puskesmas pada permenkes nomor 43 tahun 2019.
  • Evaluasi adalah pekerjaan yang berat, kita buka kembali lembaran kerja kita untuk kita lihat kembli apakah salah, kurang atau lebih.
  • SIKDA merupakan sistem yang dibuat pemerintah untuk memudahkan kita, meringkas waktu, lebih fokus dan terpusat, cepat selesai.
  • Evaluasi start awal dari data, kalau tidak ada data mau rencana apa?
  • Data disebut informasi jika diolah
  • Data baku jadi informasi baru dihentar ke perencanaan. Seperti di musrenbang. Pakai prioritas, jadi harus ada data. Data dibahas dilinsek dan dibawa keforum untuk diperjuangkan di kabupaten.
  • Perencanaan harus tahu betul bahwa ini persoalan yang harus diselesaikan, bukan liat orang lain punya dan bilang sama
  • Evaluasi pertama adalah evaluasi diri, karena akan sulit untuk evvaluasi orang lain jika tidak evaluasi diri.
  • Mimpi saya kita turun puskesmas sisir satu kali masing-masing bidang menghadap program masing-masing, kemudian kita kembali dan evaluasi. Hasil itu yang ditindaklajuti puskesmas. Bulan berikut kita turun lagi.
  • Mau benar-benar menjadi seorang kapus atau tidak? memang tidak mudah pasti ada masalah, karena memang Tuhan sudah gariskan, supaya jadi orang kuat. Lakukan saja apa yang menjadi tugas kita, karena kedepan Tuhan yang tentukan.
  • SIKDA adalah laporan paling lengkap. 12 SPM ada dalam SIKDA jadi kalau evaluasi SIKDA kita evaluasi SPM.
  • Cakupan SPM tidak ada perubahan jadi cari strategi agar bisa tercapai. Agar bisa tercapai kita kembali kedata.
  • Beban kerja dan anggaran klop jadi capaian SPM tidak dirubah.
  • SIKDA dinkes aturannya sudah ada jadi ada regulasi. Sistem informasi ini untuk pengambilan keputusan. Jadi harus ada data.
  • Sistim informasi puskesmas kalau dibuat dengan lengkap maka 10 tahun kemudian kita bisa berdiri diatas kaki sendiri tidak perlu marah-marah atau dituntun dan tidak perlu ada masalah.
  • Kalau sudah evaluasi kita melaporkan apa yang sudah dikerjakan, dalam bentuk tertulis secara berkala, bulanan, triwulan, semester, tahunan.
  • Data kadang tidak ada atau tidak dibuat. Tapi SPJ sudah jalan ini susah juga.
  • Kalau kerja betul tidak perlu ragu lagi tanpa disuruh juga sudah diantar dan paling gampang sudah kalau dilaksanakan dengan benar.
  • Laporan bulanan, apa yang kita kerja tiap bulan itu yang diantar
  • Evaluasi pengiriman laporan SIKDA.
    Hasil kegiatan Monev SIKDA di puskesmas : Tidak ditulis dalam register poli umum. Ini bagaimana bapak/ibu kalau terjadi sesuatu? Kalau catatan awal saja tidak ada, kalau terjadi sesuatu kita mau bagaimana? 15 penyakit terbanyak tidak sesuai kode ICD 10, Hati-hati diregister tidak ada tapi dilaporan ada. Nanti kita kacau balau, Tidak ada rekapitulasi bulanan, Register tidak diisi lengkap sesuai elemen data yang ada padahal bisa diisi.
    Softcopy beda dengan hard copy, Mohon perhatikan catatan-catatan yang suda dikasi dan ditindak lanjuti., Tambahan tentang BOK. Data jangan dibuat-buat jangan tunggu. Model pertanggung jawaban dipuskesmas adalah yang paling sederhana. Kenapa salah terus? Yang bekerja itu siapa? Atau tidak kerja, kerja betul atau tidak?, Perbaiki sistim kerja dipuskesmas, kerja dalam sistim terbuka,  dan Fungsikan semua lini dipuskesmas sehingga semua berjalan baik.  

Kesepakatan  setelah evaluasi SIKDA  antara lain :

  • Setiap selesai pelayanan harus mensinkronkan data antara loket, poli dan apotik setiap hari setelah pelayanan untuk dilaporkan kepada kepala Puskesmas.
  • Kepala Puskesmas wajib memeriksa keakuratan dan keabsahan laporan sebelum dikirimkan ke kabupaten.
  • Tutup laporan di puskesmas setiap tanggal 28 bulan berjalan Tanggal laporan dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
  • Puskesmas wajib menggunakan sasaran SPM sesuai SK Bupati / Kepala Dinas dan melaporkan setiap bulan pencapaiannya termasuk realisasi anggaran per indicator SPM
  • Dokumentasi kegiatan minilog dilaporkan dalam bentuk foto dan video
  • Mengirimkan jadwal minilog bulan Juli sampai Desember 2020 untuk didampingi.
  • Memanfaatkan WA Grup SIKDA sebagai media informasi kelengkapan pengiriman laporan dan feedback masalah dalam pengentrian laporan setiap bulan.
  • Laporan SIKDA Soft Copy dapat di email ke alamat e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dinas Kesehatan

KabupatenT T STimor Tengah Selatan
Alamat
Jalan R.A. Kartini No. 1
Soe - TTS
Provinsi - NTT
Telpon
(0388) 21024
Email
dinaskesehatantts@gmail.com

Statistik Kunjungan

Hari ini 27

Kemarin 33

Minggu ini 170

Bulan ini 817

Total Kunjungan

10408